Sabtu, 30 Agustus 2014
     
Home Berita Utama Pemprov Siap Anggarkan, KPU Mundurkan Jadwal

Pemprov Siap Anggarkan, KPU Mundurkan Jadwal

1037
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menjawab kegalauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung terkait proses penganggaran. Secara tegas, Asisten Pemerintahan Setprov Lampung Syarip Anwar memastikan pemprov siap menganggarkan dana pilgub pada APBD Perubahan 2013.

    Hanya, lanjut dia, proses penganggaran itu harus mengikuti mekanisme dan melihat fakta riil keadaan keuangan pemprov. Hal itu diungkapkan Syarip usai diskusi terkait pilgub di Universitas Bandar Lampung kemarin.

    Artinya, kekhawatiran KPU bahwa pemprov tak akan menganggarkan terbantahkan. Persoalan sebenarnya adalah KPU harus berpacu dengan waktu. Sebab, menurut Syarip, proses pembahasan APBDP tak bisa dilakukan secara instan.

     ’’Jadi masalah menyangkut anggaran, pemprov siap menganggarkan di APBDP 2013. Tapi, secara riil juga lihat kondisi keuangan. Ada terdapat defisit. Defisit ini sudah dihitung,’’ kata dia.

    Syarip juga membantah bahwa pemprov terkesan mengulur-ulur dan menunda pilgub. Sebenarnya dalam hitungan normal, penganggaran Pilgub Lampung semestinya masuk dalam APBD Murni 2013. Hanya, pada waktu itu anggaran tidak dimasukkan lantaran ada kesepakatan Sheraton yang ditandatangani semua pihak, termasuk KPU Lampung dan pemprov.  ’’Ketika itu, semua mengiyakan dan menyetujui serta menandatangani,’’ katanya.

    Syarip secara lugas menyatakan dasar hukum Pilgub 2013 tak ada. SE Mendagri pada 6 Mei 2013, menurut dia, tak bisa dijadikan patokan. Sebab, Mendagri memberi catatan pilgub dilaksanakan untuk daerah yang tersedia anggarannya.

    Lantas, bagaimana dengan mekanisme mendahului anggaran? Syarip juga menepis kemungkinan. Proses mekanisme mendahului anggaran harus melalui persetujuan DPRD Lampung. Mekanisme mendahului anggaran bisa dilakukan apabila memang sudah dialokasikan sejak sebelumnya. ’’Nah, siapa yang akan bertanggung jawab? Anggaran berjalan disetop dan dipangkas,’’ kata dia.

    Sementara itu, KPU Lampung juga mulai menunjukkan tanda-tanda melunak. Komisioner KPU Lampung Firman Seponada memberi sinyal tahapan Pilgub Lampung bisa diundur. Apabila sampai proses penetapan calon belum ada dana, bisa mundur.

    Tapi, sampai sejauh ini, lanjut dia, KPU Lampung masih terus membangun komunikasi dengan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Lantas, kalau ditunda sampai kapan? ’’Nggak masalah pada Desember. Dua putaran pada 2014. Yang penting tahapannya sudah dimulai pada 2013,’’ ujarnya.

    Di bagian lain, polemik penjadwalan Pilgub Lampung 2013 mulai menjurus adu massa. Sejumlah elemen masyarakat pro dan kontra menyikapi berlarutnya jadwal pilgub.

Buktinya, dalam satu hari dua aksi demo kerap terjadi di kantor KPU Lampung. Seperti kemarin, meski diwarnai hujan seharian, dua aksi demo tetap digelar di dua tempat berbeda.

Massa kontra KPU nglurug kantor penyelenggara pemilu itu di Jl. Gajah Mada, Bandarlampung. Mulai pagi, Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (GMLB).

Di dalamnya tergabung lembaga swadaya masyarakat (LSM) terdiri atas Front Aksi Antigratifikasi (Fagas), Rakyat Lampung Bersatu (RLB), dan Komptras. Sedangkan massa pro KPU terdiri atas LSM Akar berunjuk rasa di Tugu Adipura, Bandarlampung, kemarin petang.

Koordinator Lapangan Fadli Khoms mendesak KPU Lampung segera menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaganya.  ’’Kami sebagai rakyat Lampung meminta pertanggungjawaban KPU Lampung. Supaya tidak terselenggaranya Pilgub Lampung 2013,’’ kata Fadli dalam pernyataan sikapnya.

    GMLB menuding KPU Lampung sudah membohongi semua rakyat yang menjamin bahwa pilgub akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2013. KPU dianggap telah membuat gonjang-ganjing, instabilitas, dan suhu politik Lampung makin memanas. Juga memperkeruh suasana warga Lampung yang seharusnya berfokus pada usaha berkarya dan bekerja nyata.

    KPU, kata dia, membuang banyak energi rakyat dengan kebohongan yang faktanya tidak terbukti sama sekali. KPU juga telah melampaui batas dan kewenangannya untuk memaksa Pilgub 2013 yang tidak realistis.

 ’’Benar saja, kini Mendagri, KPU Pusat, dan Pemprov Lampung sepakat Pilgub Lampung dilaksanakan pada April 2014,’’ urainya.

Pilgub Lampung 2013, sambung Fadli, merupakan akal-akalan dan rekayasa belaka. Hal ini dianggap merupakan cara cepat anggota KPU Lampung menjadi kaya. Yakni meminta Pemprov Lampung menyiapkan Rp200 miliar. Belum lagi diduga kuat akan sikut kanan-kiri terhadap calon gubernur. Fadli juga mengatakan bahwa komisioner KPU habis masa baktinya pada September 2013.

     ’’Oleh sebabnya, mereka ngotot Pilgub 2013. Karena jika dilaksanakan pada 2014, anggota KPU Lampung Nanang Trenggono cs sudah jelas putus kontrak alias sudah dipensiunkan,’’ tegasnya.

Senada dengan GMLB, Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisa Pembangunan (Lambang) Antoni Wijaya juga mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu Lampung diduga kuat telah melanggar undang-undang. Antara lain, UU No. 15/2011 pasal 9 ayat 3 huruf p, UU No. 32/2004 tentang Pemda, dan pasal 65 jo PP No. 06/2005  Bab II Persiapan Pemilihan pada pasal 2 ayat 1 huruf (e).

Kemudian UU No. 32/2004 pasal 67 ayat 1 huruf f; Peraturan KPU No. 64/2009; UU No. 12/2008 pasal 115 ayat 8 dan 9; serta UU No. 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 70. ’’Atas pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh KPU Lampung di atas, maka kami memohon kepada Bawaslu Lampung  untuk menindaklanjuti laporan ini,’’ kata Antoni dalam rilisnya kemarin.

Sementara itu, pendemo pro KPU dari LSM Akar, Indra Mustain, menyerukan pilgub tetap digelar pada 2013 dan tak diintervensi.

 ’’Kami menuntut agar pilgub digelar pada 2013 dan meminta untuk tidak ada intervensi dari siapa pun. Kami menolak Pilgub 2014. Pilgub Lampung 2013 jangan dikebiri karena hak rakyat,’’ kata Indra Mustain dalam orasinya.

Ia mengatakan, sebagai bentuk perjuangannya, LSM Akar akan memasang banner untuk mendukung Pilgub 2013 di 20 titik strategis se-Bandarlampung. Di antaranya di perempatan Kantor Gubernur, depan Masjid Alfurqon, Jl. Pagaralam, dan lainnya.

Menanggapi ini, Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan, surat perpanjangan masa bakti lima anggota KPU baru akan dikeluarkan apabila masa jabatan habis pada 23 September mendatang. Menurut Handi, KPU Lampung hanya menjalankan tugas, sedangkan yang berwenang mengeluarkan surat perpanjangan jabatan adalah KPU Pusat.

Dijelaskan, KPU Lampung menjalankan tahapan pilgub berpedoman pada UU No. 15/2011 pasal 130. Di mana, untuk provinsi yang mengadakan tahapan pilkada, jabatan komisionernya akan diperpanjang. Pelaksanaan tahapan Pilgub 2013 ini pun sudah tertuang dalam surat KPU RI tertanggal 2 Juni 2012. ”Itu yang kami pegang untuk melaksanakan tahapan pilgub," urainya. (wdi/dna/gus/p6/c2/ary)


Info Langganan