Kamis, 18 September 2014
     
Home Bandarlampung Besaran OTD Dipertanyakan

Besaran OTD Dipertanyakan

284
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita

BANDARLAMPUNG – Polemik penetapan ongkos transit daerah (OTD) calon jamaah haji 2013 terus bergulir. Bahkan kemarin, kesan yang ditunjukkan, terjadi perpecahan di tubuh DPRD Lampung. Sebab, besaran OTD yang diusulkan Pemprov Lampung dipertanyakan oleh pimpinan DPRD Lampung. Padahal, usulan pemprov itu sudah dibahas di komisi V DPRD setempat.

Informasi yang dihimpun Radar Lampung, hari ini (30/7) pimpinan DPRD rencananya melakukan pemanggilan terhadap komisi V untuk mempertanyakan hal tersebut.

’’Jumlah Rp3,2 juta itu tidaklah sedikit. Apalagi tahun lalu hanya Rp2 juta.  Komisi V harus menjelaskan rinciannya dahulu kepada kami, sebelum kami membawanya ke paripurna,” tegas Wakil Ketua DPRD Lampung Indra Ismail saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Dilanjutkan, dirinya tidak mau kecolongan manakala hal itu telah terburu-buru diparipurnakan. Prinsipnya, ia mengambil jalan aman agar ke depan tidak muncul gugatan terkait besaran OTD ini.

’’Harus detail dong. Jangan hanya memberi tahu kami besaran total dengan subsidi-subsidi yang mendampinginya. Sementara dari mana angka itu muncul, kami tidak tahu,” tandas Indra.

    Alhasil, dia pun tidak menampik kalau penjadwalan paripurna OTD akan molor dari waktu yang ditentukan. ’’Semua tergantung komisi V-nya. Kalau mereka bisa memberi penjelasan secara gamblang dan tidak memakan waktu, semua bisa berjalan sesuai jadwal. Tetapi jika tidak, apa boleh buat. Kita sama-sama cari aman saja, agar ke depan tak ada gugatan apa pun terkait besaran OTD,” tukasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi V Yandri Nazir menjelaskan, untuk tahun ini besaran OTD yang diusulkan senilai Rp3,2 juta. Tingginya nilai itu lantaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belum lama ini terjadi. Awalnya, OTD diperkirakan hanya Rp2 juta.

    Selain ditanggung jamaah bersangkutan, OTD juga akan ikut dipikul pihak pemprov dan pemkab/pemkot. Pemprov akan memberi bantuan sebesar Rp1.125.000. Jumlah itu mengalami peningkatan dari subsidi tahun lalu yang hanya sekitar Rp500 ribu per jamaah haji.

    ’’Ya, itu karena kemarin ada pemangkasan sebanyak 20 persen jamaah haji. Karena itu, kami pun memaksimalkan dana yang ada untuk menambahkan jumlah subsidi kepada jamaah yang berangkat,” paparnya.

    Untuk Provinsi Lampung, berdasarkan perhitungan pemotongan 20 persen, dari 6.282 CJH, sebanyak 1.248 gagal berangkat tahun ini. Terdiri atas 365 CJH yang tidak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan 883 CJH yang telah melunasi BPIH.

    Selanjutnya, kata Yandri, kabupaten/kota dibebankan biaya Rp750 ribu. Kemudian sisanya baru ditanggung jamaah haji.

    ’’Untuk pemkab/pemkot, mereka tidak dapat lagi menambah besaran subsidi yang ada. Sebab, bantuan itu telah mereka anggarkan jauh hari dalam APBD Murni mereka. Sedangkan kalau pemprov kan sifatnya pengalihan subsidi dari jamaah yang ditunda keberangkatannya,’’ ungkapnya. (sur/p2/c1/whk)